Abstrak Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.Desentralisasi fiscal adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Negara Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kombinasi antara unsur pengakuan kewenangan bagi daerah untuk mengelola secara mandiri keuangannya dipadukan dengan unsur kewenangan melakukan transfer fiscal dan pengawasan terhadap kebijakan fiscal daerah.Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiscal dan alokasi dasar sedangkan celah fiscal adalah kebutuhan fiscal dikurangi dengan kapasitas fiscal daerah. Kapasitas fiscal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil di luar Dana Reboisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiscal daerah adalah sejalan dengan otonomi daerah