ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme status hukum perolehan hak atas tanah terhadap tanah timbul di Kabupaten mempawah Provinsi Kalimantan Barat serta bagaimana penyelesaian konflik pertanahan atas penguasaan tanah timbul tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris( sosiologis ). yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat, ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pegumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber dilapangan dan studi dokumen. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. maka penilitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan tanah timbul.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perolehan hak atas tanah timbul di Kabupaten Mempawah khususnya Kelurahan Terusan sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan karena tidak adanya masyarakat yang memiliki izin secara langsung dari Instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Menurut ketentuan hukum secara yuridis formal pada prinsipnya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah timbul sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, namun untuk tanah timbul yang berada di pesisir pantai harus melihat peraturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah daerah pesisir dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah sejauh ini belum melakukan inventarisasi tanah timbul sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Banda Pertanahan Nasional Nomor 410- 1923 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Reklamasi. Sementara itu masyarakat yang menguasai tanah timbul belum ada yang melaporkan tanah timbul yang dikuasainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum atas penguasaan tanah timbul di Kabupaten Mempawah belum berjalan secara optimal.