Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan fungsi utama yaitu menghimpun penerimaan pajak sebagai komponen utama pendapatan dalam APBN. Dana APBN tersebut akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Demi menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan reformasi. Perubahan-perubahan yang dilakukan kemudian dikenal sebagai reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 melalui reformasi peraturan perpajakan dan reformasi birokrasi organisasi pada tahun 2002. Reformasi perpajakan terus berlanjut hingga bergulirnya Reformasi Perpajakan Jilid III pada tahun 2017. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti pelaksanaan reformasi perpajakan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.