Program reformasi birokrasi di Indonesia memberikan semangat baru kepada seluruh jajaran unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Lapas Perempuan Kelas IIa Malang yang menjadi salah satu peserta dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menemui kendala terkait pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP). Kendala tersebut disebabkan minimnya pengetahuan pegawai mengenai SOP yang ada di Lapas. Ketidaksesuaian alur sebuah pekerjaan dengan pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan, budaya melakukan pekerjaan sesuai dengan kebiasaan (lama) menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan. Dampak dari kendala pelaksanaan SOP menyebabkan akuntabilitas kinerja tidak berjalan dengan optimal. Melalui analisis data kuantitatif deskriptif penelitian ini memberikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan SOP yakni Akuntabilitas Kinerja melalui LASTRI (Laporan SOP Terintegrasi) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Malang. Alternatif yang ditawarkan mampu menumbuhkan sinergitas pekerjaan antar bidang dan memproyeksikan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.