Beragam tindak pidana di dalam Lapas khusus perempuan dapat meningkatkan resistensi keamanan di dalam serta adanya over capacity hampir diseluruh Lapas/Rutan di Indonesia, sehingga memungkinkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi ini menyebabkan tidak efektifnya program pembinaan dan pengamanan di dalam Lapas/Rutan. Maka dari dikelurkan peraturan yaitu Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan pembinaan narapidana high risk di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan didukung oleh yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Syarat narapidana dikategorikan high risk berdasarkan tingkat risiko didasarkan pada Permenkumham No 35 Tahun 2018, Peraturan Dirjen Pas No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010, serta hasil asesmen yang akan diputuskan dalam sidang TPP 2) Mekanisme pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sudah dilakukan sesuai dengan arahan dan peraturan tentang narapinada high risk 3) Hambatan yang terjadi dalam proses pembinaan, pembimbingan dan pelayanan narapidana high risk di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yaitu: 1) kurangnya sarana dan prasarana penunjang 2) Belum optimal pembinaan yang diberikan seperti pembinaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masing – masing individu 3) Jumlah petugas yang berkaitan tidak sebanding dengan narapidana 4) Kurangnya keterampilan yang diberikan kepada Wali Pemasyaraktan.