KUHP telah menegakkan peraturannya sendiri terhadap tindak pidana pencabulan yang tertuang di dalam Pasal 418 ayat (1) UU 1/2023 tentang Peraturan Hukum Pidana Percabulan terhadap anak di bawah umur. voortgezette handeling adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh orang yang merupakan pelanggaran atau kejahatan, serta mempunyai hubungan sedemikian rupa dan suatu rentetan tindakan yang terjadi serta muncul dari satu kehendak atau niat jahat. Perlu kita ketahui bahwa perbuatan berlanjut ini diatur pada Pasal 64 KUHP. Metode yang telah diambil pada pembahasan ini adalah metode penelitian normative, Berdasarkan hasil pemaparan penyidik dan jaksa bahwa batas waktu dari tindakan berlanjut yaitu lebih dari 4 hari. Dalam materi perlindungan terhadap Anak korban pencabulan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik dari masyarakat ataupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), harus menegakkan perlindungan serta pengawasan dari semua tindakan yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum secara adil, proses pemeriksaan dan peradilan yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, pada dasarnya salah satu perwujudan dan perlindungan HAM (hak asasi manusia) dan instrument keseimbangan. Adapun beberapa permasalahan pada kasus ini diantaranya yaitu, ketetapan batas waktu tindakan berlanjut dalam KUHP, dan perlindungan hukum terhadap anak kecil yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang berkelanjutan.