Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam wilayah hukum Polres Mukomuko. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis proses penyidikan tehadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam wilayah hukum Polres Mukomuko adalah proses penyidikan anak pelaku tindak pidana asusila diwilayah hukum Polres Mukomuko dilakukan Unit PPA Sat reskrim Polres Mukomuko berdasarkan Hukum Acara Indonesia yaitu KUHAP yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dimana dalam terdapat hak-hak tersangka yang harus dihormati dan tidak dapat dilanggar karena berkaitan erat dengan HAM. Dimana anak pelaku maupun anak korban pada saat terjadi tindak pidana asusila belum genap berusia 18 Tahun atau belum dewasa sehingga dalam melakukan penyidikan Kepolisian polres Mukomuko harus mempunyai kemampuan dan syarat khusus. Tugas kepolisian bukan hanya menjadi penyidik setelah kasus ini terjadi akan tetapi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis deskriptif dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung secara empiris. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung ke bagian unit perempuan dan anak di polres Mukomuko yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di wilayah hukum Kepolisian Resor Polres Mukomuko telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan berdasarkan KUHAP, dan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman orang tua sehingga anak kurang mendapatkan perhatian khusus dari orang tua.