Kasus salah tangkap menciptakan kecerobohan aparat penegak hukum kepolisian republik indonesia terhadap orang yang tidak bersalah. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari Penyidik Polisi-nya itu sendiri. Permasalahan dalam karya ilmiah ini ialah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Apa saja kendala-kendala yang didapat dalam pemberian ganti kerugian. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah tangkap, Pemulihan korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan pertanggungjawaban penyidik pada kasus salah tangkap. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kasus salah tangkap ialah pemerintah harus menjalan prosedur penangkapan sesuai dengan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana