E-commerce telah banyak di gunakan di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Pada proses jual beli online meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah dan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak. Sehingga, apabila ditemukan unsur penipuan dalam proses jual beli online tersebut dapat berakibat hukum, baik secarapidana maupun perdata. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. jadi penelitian ini hanya berdasarkan studi kepustakaan. Untuk mempermudah penelitian Penulis membuat 2 rumusah masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen korban tindak pidana penipuan jual beli online di Indonesia? Dan Apa kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen tindak pidana penipuan jual beli online di Indonesia ?. Untuk Konsumen yang sering melakukan jual beli secara online haruslah lebih berhati hati dalam melakukan transaksi supaya tidak menjadi korban penipuan, dan Untuk aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan lebih dalam menangani permasalahan ini.