Didalam system pemerintahan Indonesia, pemerintah desa merupakan system pemerintahan yang paling bawah hal ini sesuai amanat UU tentang pemerintahan desa. Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang dananya berasal pada APBN, APBD dan pendapatan asli desa dalam pengelolaannya diatur didalam aturan PerUU. Bahwa dana desa yang berasal pada APBN jumlah nominalnya cukup besar wajib dikelola dan dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini berthujuan agar masyarakat desa menjadi sejahtera dan menciptakan pemerataan kemampuan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimana prosedur penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ditinjau pada peraturan perundang-undangan?, Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normative yakni dengan mendapatkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, literature, artikel hukum, jurnal hukum. Hasil pembahasan yaitu prosedur pengelolaan dana desa yang berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditinjau dari aturan perundang-undangan yakni pengelolaannya berdasarkan UU No. 6/2014 mengenai Desa jo Pasal 19 PP No. 60/2014 mengenai Dana Desa yang berasal pada APBN, adapun prosedurnya ialah :persiapan, penerapan, tatausaha, laporan juga tanggung jawab, dan evaluasi dana desa.