Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomo 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kasus Korupsi, dengan demikian implementasi tentang peraturan tersebut harus ditegakan, mengingat begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi di setiap pekerjaan yang di laksanakan, Pembangunan pada sektor konstruksi, disetiap pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi harus mempekerjaan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang berkualitas / yang memiliki sertifikasi sesuai dengan keahlian. Dengan tidak mempekerjakan orang yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi. Penerapan Undang-undang pasal 11 ayat 1 memrupakan langkah awal untuk melakasanakan penertiban kedisplinan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada sektor konstruksi, hal tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan yang mampu mengurangi dampak terjadinya kerugian Negara yang diakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur pelaksanaan. Upaya pemerintah tersebut dalam melaksanakan penyempitan dalam tindakan kasus korupsi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada sector konstruksi yang merupakan tanggung jawab pemerintan daerah dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan anggaran APBD. Pelaksana kegiatan yang tidak mengikuti peraturan yang di tetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai yang tertuang dalam peratuan dan tindak pidana korupsi secara tidak langsung., dari pembahasan penelitian yang disampaikan hanya menyampaikan ruang lingkup tindakan yang menyalahin aturan yang mengakibatkan kerugian negara serta dampak kerugian tentang pemanfaatan SDM Jasa Konstruksi lokal yang memiliki kualitas sesuai dengan sertifikasi yang di miliki.Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Untuk mendapatkan hasil dari implementasi undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah maka akan berdampat positif di setiap pekerjaan di sektor knstruksi dan pekerjan yang bersifan Non Fosik lainnya.2) Mekanisme pelaksanaan peraturan harus benar-benar terarah sesuai dengan turunan dari tanggungjawab di setuap pekerjana 3) Mampu menanamkan nilai-nilai kebiasaan dan berkelanjutan yang bernilai positif. 4) Daerah akan menciptakan kepedulian terhadap masyarakat jasa konstruksi terutama para pekerja konstruksi lokal di wilayah tempat dilaksanakan kegiatan konstruksi.