ABSTRAKPenelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisa proses pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan sumber data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian Analisa Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabutapen Rokan Hilir menunjukkan, bahwa telah melakukan Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir walaupun masih ditemui berbagai permasalahan, terkait pelaksanaan angaran pendapatan belanja daerah (APBD) mengalami keterlambatan dan berlakunya sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia menyebabkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan anggran pendapatan belanja daerah (APBD) berkurang, sehingga berakibat lebih lanjut pada dana yang ada dan telah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. ABSTRACKThis research is carried out for analyze the process of recording and reporting of Capital Spent on Investment and Services. The kind of research used is a qualitative kind. The author uses a secondary source of data, which consists of financial statements and budget realisation reports. The study uses qualitative analysis techniques on budget realizations reports. The results of Research Analysis and Credit-Spending of Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir Regency showed, that they had done Recording and Reporting Modal that consist with the Government’s rules Number 71 in 2010 about The Standard of Government Accountancy and The Government’s rules Numer 64 in 2013 about The Application of Government Accountancy Standard based on accrual of County Government and also Rokan Hilir Regency’s Rules Number 31 in 2014 about Accountancy Wisdom of Rokan Hilir Regency evenwhen the author still find many kind of problems about Implementation of Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) suffer delays and validity Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) which is apply to all regencies in Indonesia, it bring out the time that exist for Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) to be lessened. And thus consequences continuous to the fund that had been excisting before and has been allocating for building the infrastructure can not be used optimally.