ABSTRAKPemiluhan umum adalah cara kekuasaan yang terkenal untuk memilih individu dari Perhimpunan Regulasi Perorangan, individu dari Dewan Perwakilan Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih individu dari Komite Delegasi Negara Lokal, yang dilakukan secara lugas, terbuka, tanpa pamrih. secara pribadi, benar dan santun dalam Negara Kesatuan Republik. Indonesia dalam pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara ini menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemilihan Umum Republik Indonesia Ketujuh Tahun 2017. Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, pelanggaran tata cara, tata cara, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilu.Memasuki Tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menemukan pelanggaran administrastif yang telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Dinamika dampak Bawaslu Provinsi Riau Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelanggaran Administratif pada Pemilihan Umum Tahun 2024, , Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, data yang digunakan bersumber dari data Primer dan Sekunder. Dari hasil penelitian ini bisa diketahui factor yang mempengaruhi Bawaslu Provinsi Riau dalam memberikan putusan terhadap pelanggaran Adminisratif pada Pemilu 2024 ditinjau dari pertimbangan secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.