AbstackThe development and management of the Ministry of Transportation&#039s APBN are guided by the principles of Good Governance and an efficient monitoring system. The purpose of this study is to find out how big the administration is in the implementation of public administration and what elements determine the implementation of good administration. Researchers used descriptive qualitative research methods to find data and information. To find out how Satpel PP Sadai, BPTD Region VII Prov. Sumsel-Babel was run, interviews and documents were used for data collection. The community has the right to receive compensation if they do not receive public services as promised. Citizens have the right to safe, comfortable and safe transportation when it comes to transportation. UU no. 25 of 2009 which regulates public services is considered a legal certainty to regulate public relations with public service providers. The law clarifies that the government is fully responsible for providing adequate public facilities, including transportation services. The government is committed to continuing to improve the provision of public service facilities in accordance with the law.AbstrakPembangunan dan pengelolaan APBN Kementerian Perhubungan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang efisien. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar administrasi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan unsur-unsur apa saja yang menentukan terselenggaranya administrasi yang baik. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mencari data dan informasi. Untuk mengetahui bagaimana Satpel PP Sadai, BPTD Wilayah VII Prov. Sumsel-Babel dijalankan, digunakan wawancara dan dokumen untuk pengumpulan data. Masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi jika tidak mendapatkan pelayanan publik seperti yang dijanjikan. Warga negara berhak mendapatkan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat jika dikaitkan dengan transportasi. UU No. 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dianggap sebagai suatu kepastian hukum untuk mengatur hubungan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan fasilitas publik yang memadai, termasuk layanan transportasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang.