Sejak tahun 1983 Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak, dimana yang semula menerapkan official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap, salah satunya pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan wajib disertai dengan laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, dalam hal penyusutan aktiva tetap perhitungan menurut standar akuntansi yang berlaku di Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut SAK dan perpajakan terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan untuk menghasilkan laporan penelitian yang lebih luas dengan cara mengintepretasikan data yang telah dianalisis dan hasil analisis tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang telah ada untuk kemudian baru diambil suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode sampling dimana penulis menentukan sampel acak berdasarkan data penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 dari kelompok wilayah yang diampu oleh salah satu Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan belum berbanding lurus dengan kebenaran materil perhitungan penyusutan aktiva tetap.