Dalam penelitian ini, dibahas mengenai disparitas pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pidana dan menganalisis dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi atau upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi disparitas pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan terdiri dari berbagai bahan pustaka, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma-norma hukum yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas pidana dan mengkaji dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab disparitas pidana dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Tanjungpinang. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah latar belakang pendidikan hakim, nilai moral, kebutuhan ekonomi, dan lingkungan pergaulan. Dampak dari disparitas pidana ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi disparitas pidana tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi hakim, penegakan kode etik hakim, dan peningkatan transparansi dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan disparitas pidana dalam putusan pengadilan dapat diminimalkan dan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.