ABSTRAK Kemendikbudristek dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbudristek tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum diprosesnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, terdapat beberapa substansi bermasalah setelah Permendikbudristek disahkan, salah satunya adanya frasa Tanpa Persetujuan Korban” yang memicu asumsi bahwa Permendikbudristek tersebut mendorong terjadinya seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini akan mengkaji politik hukum dari frasa tersebut serta implikasinya pada penanganan kasus kekerasan seksual berperspektif korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni, frasa Tanpa Persetujuan Korban” tidak bisa dimaknai secara argumentum a contrario mendorong adanya kebebasan seks bebas di perguruan tinggi. Frasa tersebut harus dibuktikan tidak hanya untuk melindungi korban, namun juga ada aspek perlindungan terhadap pelaku, meskipun jarang dijumpai. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, frasa Tanpa Persetujuan Korban” tidak bisa diartikan secara gramatikal berkebalikan dari teks yang dimaksud, sehingga menimbulkan tafsir yang tidak hanya merugikan korban, namun juga mengandung tuduhan terhadap institusi perguruan tinggi. Frasa Tanpa Persetujuan Korban” diperlukan untuk menjamin hak korban juga memberikan kepastian hukum terhadap terduga pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.