Di dalam pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,menerangkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka untuk itu dalam pembangunan dibidang ketenagakerjaan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha serta terjalin hubungan industrial yang harmonis. Salah satu upaya untuk mendorong adalah peningkatan kesejahteraan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perekonomian Upah merupakan urat nadi perekonomian pagi para pekerja, disisi lain upah merupakan suatu beban tersendiri bagi pengusaha,namun pada saat ini sistem pengupahan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan ,atas dasar permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi penulis dalam membuat jurnal ini. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis sistem pengupahan yang terdapat pada undang-undang cipta kerja apakah solusi dari permasalahan sistem pengupahan yang ada atau sebaliknya.Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pembatasan masalah pada jurnal ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya hanya memaparkan UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan ataupun aturan turunannya. Hasil dari penelitian ini adalah ke tidak efektifnya sistem pengupahan upah minimum pada Undang-undang Cipta Kerja,hal ini dikarenakan Undang-undang Cipta Kerja tidak dapat menjawab permasalahan upah yang saat ini ada ,namun malah mendegradasikan sistem pengupahan yang telah ada ke arah yang tidak lebih efektif.