Pemberian tunjangan kinerja merupakan salah satu strategi meingkatkan motivasi dan semangat kerja pada sebuah organisasi. Di lingkungan lembaga pemerintah, hal ini merupakan bagian dari manajemen pengelolaan aparatur pemerintah. Prestasi kinerja karyawan dievaluasi selama setahun untuk menetapkan besarnya Tunjangan Kinerja. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan etika pekerja merupakan dua komponen penilaian kinerja pegawai, seperti yang tertera pada PP No. 46 Tahun 2011. KemenkumHAM mengatur Tunjangan Kinerja pegawai pada Permenkumham No. 10 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KemenkumHAM RI. Penelitian ini dilaksanakan guna memperoleh hasil mengenai pengaruh tunjangan kinerja terhadap disiplin pegawai Lapas Kelas IIA Curup. Pengambilan data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sampel 89 pegawai lapas. Hasil penelitian menunjukkan tunjangan kinerja yang diterapkan Lapas Kelas IIA Curup mengacu pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2021. Pemberian tunjangan kinerja diberikan berdasarkan SKP, absensi kehadiran, serta kelas jabatan yang dimiliki pegawai. Jumlah rata-rata dari tunjangan kinerja ini dalam Juli 2021 – Juni 2022 adalah sebesar Rp 304.354.809. Tunjangan Kinerja telah terbukti mampu meningkatkan disiplin kerja pegawai. Tunjangan kinerja akan diperoleh secara penuh jika mencapai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), memiliki absensi kehadiran lengkap dan disiplin terhadap peraturan berlaku. serta akan berlakunya pemotongan jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran.