Artikel karya ilmiah ini membahas tentang sistem yang dianut oleh pegawai negeri sipil dilingkungan DJBC (direktorat jenderal bea dan cukai) atau di kenal juga dengan istilah CUSTOMS (instansi kepabeanan) yang berada dalam naungan kementerian keuangan Republik Indonesia. dalam sistem administrasi Bea dan Cukai sangat penting dan menarik untuk dibahas, karena sistem administrasi khususnya kepabeanan sangat diperlukan untuk mencapai suatu target atau tujuan yang diharapkan. Belakangan ini kita dihebohkan dengan peristiwa penggelapan importasi emas, yang melibatkan staff Bea dan Cukai bandara soekarno-hatta.Karya ilmiah ini dibuat untuk menganalisis dan mengevaluasi proses administrasi pelayanan publik di Dirjen Bea dan Cukai, dan memastikan pelayanan administrasi berjalan dengan baik, sebagaimana di atur dalam undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, sistem administrasi kepabeanan dalam lingkup bandara Soekarno-Hatta sama halnya seperti negara lainnya yang mengatur tentang pajak dan cukai dari barang yang di ekspor atau impor oleh orang melalui perusahaan di negara tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan yang ada dalam administrasi kepabeanan meski melibatkan lebih dari satu negara akan tetapi semua itu tak lepas dari program dan kebijakan pemerintah setempat, Karena menyangkut kepentingan negara origin (pengirim) dengan negara tujuan (penerima), maka dari itu sistem administrasi kepabeanan harus terus berkembang mengikuti pergerakan zaman dan tingkat kecepatan serta keamanan dalam pengelolaan administrasi, juga faktor sumber daya manusianya yang mumpuni agar segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi berjalan dengan baik. Hal penting lainnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang perlu terus dikembangkan untuk menjadikan pegawai yang inovatif dan cekatan. Adanya Bea dan Cukai ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan barang yang diekspor ataupun diimpor, selain memastikan keamanan pengiriman (ekspor) atau pengambilan (impor), Bea dan cukai juga sebagai alat Negara untuk mengoptimalisasikan pemasukan atau pendapatan Negara.