Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan salah satu upaya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan tujuan menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan penyederhanaan birokrasi dilatarbelakangi persoalan birokrasi yang tidak tepat fungsi dan ukuran. Ketercapaian efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan dengan cara penyetaraan jabatan harus dianalisis untuk mendapatkan kesesuaian pelaksanaannya dengan regulasi terkait, serta efektivitas dan efisiensi dalam ukuran beban kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara studi pustaka, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menujukan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tahun 2021 di Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai kriteria dan persyaratan jabatan dengan ketercapaian jabatan yang disetarakan mencapai 64% Kesimpulannya proses pelaksanaan penyetaraan jabatan masih ditemukan ketidaksesuaian antara tugas, fungsi dan pelaksanaan tugas dengan jabatan fungsional Karena itu disarankan instansi pelaksana memiliki 2 (dua) opsi: (1) melakukan penyetaraan jabatan, jika regulasi memungkinkan atau (2) mengajukan pengusulan jabatan fungsional yang baru sesuai regulasi.