Pada instansi pemerintah, peningkatan kinerja organisasi maupun individu merupakan hal yang mendesak untuk diwujudkan. Sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menggantikan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja PNS. Terbitnya peraturan tersebut mengubah paradigma kinerja ASN dan tentunya masa transisi peraturan dan perubahan ketentuan yang ada tentu menjadi tantangan tersendiri, salah satunya pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan pengelolaan kinerja PNS pada tahun 2022 dan menganalisa aspek pendukung serta penghambat dalam Ditjen Bina Marga terkait penerapan pengelolaan kinerja PNS. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan pengelolaan kinerja PNS di Ditjen Bina Marga belum optimal. Terkait aspek kekuatan adalah kondisi SDM dari segi tingkat pendidikan, ketersediaan sistem dan regulasi internal, aspek kelemahan meliputi kondisi pola pikir SDM, kondisi organisasi, manajemen SDM, aspek peluang adalah dukungan BPSDM, pembahasan petunjuk teknis, sanksi sudah berjalan, kesempatan kerjasama dan integrasi sistem, aspek ancaman meliputi perubahan DIPA/RKA-KL dan pola pemantauan kinerja yang menyita waktu.