ABSTRAKPerjanjian antara pemerintah daerah sebagai pemegang hak pengelolaan atas tanah dengan pihak pemilik semula hak guna bangunan tidak mengatur bagaimana kedudukan pemegang hak guna bangunan di atas hak pengelolaan yang sudah diperjanjikan setelah jangka waktu hak guna bangunannya habis, tanpa adanya kejelasan atau kepastian hukum bagi penerima hak guna bangunan yang baru menjadikan masalah perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Adanya Permasalahan yang timbul terhadap perpanjangan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan terjadi karena kurangnya pemahaman dalam jual beli tanah mengenai ketentuan-ketentuan hukum status tanah hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan serta adanya itikad tidak baik dari penjual yang tidak memberitahukan riwayat tanah kepada pembeli, dan kurang telitinya pembeli dalam melakukan pembelian tanah. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah hanya hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan saja yang dapat diperpanjang. Itupun jika tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat tujuan yang diberikan serta tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan di atas hak pengelolaan yang diberikan oleh perundangan dan perjanjian kerjasama hanya ada pada saat jangka waktu hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan belum berakhir. Dengan menggunakan metode penelitian normative yang bersifat deskriptif analis ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak pengelolaan, hak guna bangunan di atas hak pengelolaan.