Indonesia pertama kali memberlakukan reformasi birokrasi pada tahun 2010, yang diakibatkan dari dampak krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1997 hingga 1998 yang telah menjadi krisis multidimensi mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari masyarakat untuk segera diadakanya reformasi birokrasi. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah membuat rancangan Road Map atau Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dimana salah satunya adalah aspek pelayanan publik, yang menurut peneliti merupakan aspek yang terpenting. Oleh karena itu fokus kajian penelitian ini hanya berpusat pada pelayanan publik, terlebih penerapannya dalam pemerintahan di Desa Sumber Jaya. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa alasan reformasi birokrasi diperlukan dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Desa Sumber Jaya kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Dan juga metode yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk melihat apakah pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Desa Sumber Jaya telah sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi dan juga peraturan-peraturan terkait. Agar nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan desa ataupun untuk menjadi bahan studi penelitian selanjutnya.