AbstrakKonflik yang terjadi antara Suku Kehiran dan Suku Toware di Kabupaten Jayapura meresahkan dan mengganggu aktifitas masyarakat lainnya. Sehingga perlu penanganan yang serius agar konflik tidak meluas. Permasalahan terjadi karena kuatnya keinginan membalas dendam karena salah seorang anggota keluarga atau kelompok ada yang disakiti atau dibunuh dan masalah perebutan wilayah atau tanah ulayat milik suku.Keterlibatan kepolisian dalam penanganan konflik berpedoman Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dalam penyelesaian perkara dan penanganan konflik di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif. Data yang digunakan adalah data sekunder merupakan data didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait peran kepolisian dalam penanganan konflik antara Suku Kehiran dan SukuToware.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara Suku Kehiran dan Suku Toware Kepolisian melakukan pendekatan sosial terhadap pihak-pihak yang berkonflik, namun tetap dilakukan penegakan hukum dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kondisi masyarakat.