Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam sebuah hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI harus melalui perjanjian prosedur penempatan TKI yang bener dan sah yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya prosedur tersebut, TKI nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena dapat dikatakan sebagai TKI ilegal. Indonesia sebagai sebuah negara hukum wajib berperan aktif dalam melindungi warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri, kewajiban pemerintah ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Meskipun UU perlindungan terhadap TKI di Luar Negeri sudah ada, masih banyak permasalahan terhadap TKI di luar negeri sampai saat ini, sehingga konsep perlindungan pemerintah Indonesia masih dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) sebagai penunjang pendekatan perundangundangan, sumber bahan hukum penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia dikarenakan faktor implementasi dari Undang-Undang perlindungan yang di keluarkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.