Kawasan Berikat merupakan salah satu implementasi Pemerintah untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional dengan cara memberikan fasilitas berupa Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM atas barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Pada Kawasan Berikat dilakukan kegiatan pengolahan atau penggabungan barang atau bahan yang pada akhirnya menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk diekspor. Fakta hukum yang perlu diketahui bahwa tidak semua barang/bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas pada Kawasan Berikat. Sering dijumpai beberapa temuan pelanggaran hukum dalam mengkategorikan barang yang mengakibatkan kewajiban pembayaran pungutan negara oleh Perusahaan karena salah dalam penentuan kategori barang fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi hukum yang tepat atas kategori barang yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas di Kawasan Berikat sesuai dengan Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sehingga dapat dihasilkan suatu interpretasi hukum yang tepat bagi perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan bagi Petugas Bea dan Cukai.