Wabah Covid-19 yang berasal dari Wuhan pada November 2019 dan mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020 sangat berdampak pada gaya hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk mulai mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru tanpa berhadapan tatap muka satu dengan yang lain. Tidak terkecuali dengan sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk tetap melayani Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dipaksa untuk mempercepat implementasi layanan tanpa tatap muka secara daring. Termasuk untuk layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu penyelesaian permohonan Pemindahbukuan (PBK). Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan permohonan pemindahbukuan secara daring dan mulai mengimplementasikan layanan tersebut secara nasional di tahun 2023 ini. Dibukanya layanan permohonan PBK secara daring (e-PBK) ini tentunya memberikan dampak kepada Wajib Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak sebagai jabatan yang melakukan penelitian dan penyelesaian terhadap permohonan PBK. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dampak permohonan e-PBK terhadap beban kerja Fungsional Asisten Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari.