Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasiteknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publikUpaya Kantor Pertanahan Kabupaten Berau dalam mewujudkan pelayanan yang professionaldan terpercaya salah satunya dilakukan melalui digitalisasi arsip pertanahan. Digitalisasi arsipmenjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarianwarkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkandengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional.Untuk menjamin kepastian hukum terhadap data fisik pendaftaran tanah, hasil daripengukuran bidang tanah perlu dibuat dokumennya. Dokumen tempat mencantumkan datapengukuran rincikan bidang-bidang tanah dan situasi sekitarnya serta pengikatan terhadapobyek-obyek tetap dan titik-titik kontrol adalah Gambar Ukur (GU), atau yang lazim disebutDaftar Isian 107. Mengingat bahwa dokumen ini merupakan data otentik hasil pengukurandan mempunyai kekuatan bukti data fisik pendaftaran tanah, maka perlu dibuat dan dipeliharadengan sebaik-baiknya mengikuti peraturan yang ada.Metode penelitian dilakukan melalui kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilkajian menunjukkan tidak semua digitalisasi arsip pertanahan khususnya Gambar Ukur diKantor Pertanahan Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.Namun demikian, dengan digitalisasi ini setidaknya dapat meminimalisir permasalahanterkait pencarian arsip pertanahan khususnya Gambar Ukur.Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan olehpemerintah adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapanasas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah menjadi hal yang penting untukmewujudkan kepastian hukum terhadap objek bidang tanah yang bertujuan untukmenghindari terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan dikemudian hari.Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luasbidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.