Setelah kewenangan pengambilan keputusan pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang dan peraturan, warga negara mengharapkan peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa pemilu begitu tinggi. Di satu sisi, kajian ini menimbulkan pertanyaan tentang peran dan fungsi mahkamah konstitusi dalam perkembangan politik hukum pemerintahan demokrasi Indonesia. Kedua, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kasus. Pertama, hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sangat signifikan, terutama ketika memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perbedaan pendapat tentang pemilihan kepala daerah. Kedua, putusan MK berimplikasi hukum terhadap peraturan pemilukada pasca perang, yakni legislator (pemerintah dan DPR) akan mengikutinya dengan merevisi beberapa ketentuan yang dicabut. Hal ini juga secara tidak langsung memenuhi fungsinya sebagai pelindung demokrasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi. Penelitian hukum standar digunakan sebagai metode penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemantau nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan pengujian undang-undang, memiliki beberapa keterbatasan. Pembatasan ini menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan kasasi. Mengambil keputusan sesuai dengan semangat demokrasi. Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi.