AbstrakKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten atau Polda Banten adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Banten. Polda Banten yang bertempat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Polda Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang berpangkat bintang dua yaitu Inpektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. metode kualitatif desktiptif dengan pendekatan induktif yaitu dengan memberikan deskripsi secara jelas sesuai dengan fakta apa yang terjadi yang awalnya terlihat lebih khusus kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan dari sebuah hasil pengamatan sesuai fenomena yang bersifat lebih umumMekanisme penerbitan KTA-e yang sesuai dengan SOP adalah sesuai dengan Perkap Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala dalam penerbitan KTA-e yang di percayakan pada pihak ke 2 menjadi suatu hal yang memakan waktu yang lama sehingga menghambat kepolisian dalam melaksanakan tugas kepolisian di luar wilayah hukum daerah Polda Banten. Bekerja sama dengan pihak ke 2 yaitu pihak perbankan untuk menyediakan pelayanan penerbitan KTA-e di Polda masing-masing dan atau kantor cabang pihak ke 2 (Perbankan), khusus nya di kepolisian Daerah Banten, tanpa harus melakukan pengajuan penerbitan ke perbankan pusat, sehingga dapat mempercepat penerbitan KTA-eKata kunci : Polri, Kepolisian, KTA-eAbstractThe Republic of Indonesia National Police for the Banten Region or Polda Banten is the executor of the duties of the Indonesian National Police in the Banten Province area. Banten Regional Police located in Banjarsari Village, Cipocok Jaya District, Serang City. The Banten Regional Police is led by a Regional Police Chief who holds the rank of two stars, namely Inspector General Police Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. descriptive qualitative method with an inductive approach, namely by providing a clear description according to the facts of what happened which initially looks more specific then a conclusion can be drawn from an observation result according to a more general phenomenon. -e in accordance with the SOP is in accordance with the Chief of Police Regulation Number 9 of 2014 concerning Issuance and Use of Electronic Membership Cards within the Republic of Indonesia National Police. Obstacles in issuing KTA-e which are entrusted to 2nd parties are things that take a long time so that it hinders the police in carrying out police duties outside the jurisdiction of the Banten Regional Police. Collaborate with 2nd parties, namely banks to provide KTA-e issuance services at their respective Polda and/or 2nd party branch offices (Banking), specifically in the Banten Regional Police, without having to apply for issuance to the central bank, so that it can accelerating the issuance of KTA-e.