Anak merupakan generasi yang menjadi penerus bangsa di masa mendatang. Peran mereka menjadi faktor penting bagi pembangunan dan kemajuan negeri. Dewasa ini, tidak sedikit anak di bawah umur yang terjerumus ke dalam tindak asusila seperti kejahatan seksual terhadap sesama anak lainnya. Dalam perkara pidana anak, UUSPPA menjunjung tinggi penerapan Restorative Justice melalui upaya diversi. Pada kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh keempat pelaku anak di Jakarta Utara diserahkan kepada Unit Pelayanan dan Anak berdasarkan UU SPPA. Restorative Justice dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam proses peradilan anak. Dalam perkara pidana kejahatan seksual di mana anak menjadi seorang pelaku diatur pada Pasal 76E UUPA, sehingga upaya diversi tidak dapat dilakukan, mengingat perkara jenis ini diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun sebagaimana Pasal 82 ayat (1) UUSPPA. Meskipun secara normatif upaya diversi tidak dapat dilakukan terhadap kejahatan seksual, namun realitanya upaya Restorative Justice ini diterapkan di beberapa kasus Kejahatan Seksual, seperti pada kasus pemerkosaan di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan Polres Purbalingga. UUSPPA sebagai landasan hukum terhadap perlindungan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 ayat (1) UUSPPA menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan Restorative Justice. Sudah selayaknya anak diberikan kesempatan untuk dilakukan rekonsiliasi dan pemulihan di dalam masyarakat atas kerugian akibat tindakannya. Para penegak hukum wajib mempertimbangkan kapabilitas pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan akhirnya.