Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk mengetahui tentang Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda dan dihasilkan beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu Dalam hal sengketa tanah bersertifikat ganda, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan syarat ketika perselisihan tidak melibatkan penentuan hak kepemilikan dan ketika para pihak yang terlibat menjaga hubungan keluarga dan mengikuti hukum adat setempat. Selanjutnya dengan cara Arbitrase dan ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan sistem peradilan tapi melibatkan penunjukan pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan akhir dan mengikat, dengan persetujuan tertulis oleh kedua belah. Setelah arbiter membuat keputusan, itu tidak dapat diajukan banding.Terakhir, Sengketa dapat diselesaikan melalui sistem peradilan, dengan pengadilan yang berbeda menangani jenis sengketa yang berbeda. Badan Pertanahan Nasional berperan sebagai mediator yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa terkait kepemilikan tanah. Mediator harus tetap tidak memihak dan tidak memihak pihak manapun yang terlibat. Namun, mereka juga bertanggung jawab untuk menyarankan solusi dan mengatasi potensi masalah di masa depan. Dokumen hukum, seperti somasi, akta, dan pernyataan konsiliasi, harus digunakan sebagai bukti. Setelah resolusi tercapai, akta perdamaian harus dibuat dan ditandatangani di depan hakim atau notaris untuk memastikan validitas hukum bagi kedua belah pihak.