Sebagai negara kepulauan tentunya Indonesia akan menghadapi banyak tantangan dalam hal kedaulatannya dibutuhkan suatu penetapan dalam bentuk perjanjian penentuan batas-batas maritim. Penegakan hukum pada batas-batas maritim ini dilakukan sesuai dengan ketentuan United Nation Convention Law Of the Sea 1982 sebagaimana ratifikasi yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Jenis penelitian yang dipergunakan pada penulisan karya tulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintahan KNRI memiliki berhak untuk menegakan hak berdaulat guna mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, hingga mengkonservasi sumber daya yang ada. Proses penegakan hukum di undelimited area perairan laut Natuna Utara tidak terbatas pada tindak penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam KUHAP mengenai penyidikan di wilayah perairan laut. Di kawasan perairan laut inilah lingkup hak kedaulatan tidak terbatas di wilayah negara namun juga dapat dijangkau hingga ke batas terluar wilayah negara terkait. Terdapat 2 (dua) metode penyelesaian sengketa dalam Hukum Laut Internasional, yakni metode penyelesaian litigasi dan non-litigasi