Kajian ini menganalisis hubungan kemitraan antara perusahaan Jasa Angkutan Aplikasi Daring (JAAD) dengan pengemudi secara sosiologi hukum. Perusahaan jasa angkutan tersebut merupakan perhimpunan dari beberapa pemilik modal untuk menciptakan bisnis angkutan berbasis aplikasi dalam jaringan (daring). Kehadirannya tidaklah secara serta merta diikuti oleh ketersediaan instrumen perundangan yang memadai. Akibatnya muncul persoalan hukum yang cukup pelik terkait dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap mitra dari perusahaan JAAD. Lemahnya perlindungan hukum dapat menyebabkan perentanan (prekariatisasi) sosial dan hukum bagi pihak mitra secara kewarganegaraan. Hal ini penting mengingat mitra perusahaan Jasa Angkutan Aplikasi Dalam jaringan (JAAD) yang jumlahnya jutaan adalah warga negara Republik Indonesia yang berada dalam naungan konstitusi. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatifitas dan komparatif terhadap sejumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Selain itu pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memperoleh data kualitatif terkait dengan aspek kerentanan dan perentanan sosial dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JAAD diperlukan banyak orang untuk mendapatkan penghasian namun perlindungan hukum terhadap mitra perusahaaan JAAD lemah, sehingga cenderung dirugikan, tereksploitasi sehingga menjadikan mitra mengalami prekariatisasi secara sosial, politik, dan hukum.