Dalam lingkungan pemerintah dan sektor publik, anggaran merupakan sarana untuk mencapai tujuan atau target yang harus diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya adalah penganggaran dana untuk pokok-pokok pikiran DPRD. Secara garis besar, DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menerima dan menghimpun keinginan rakyat. Pokir DPRD adalah survei masalah pembangunan daerah yang diterima DPRD berdasarkan rakor terkait prioritas kebutuhan rakyat. Pokir DPRD memuat pandangan dan refleksi DPRD terhadap arah prioritas pembangunan dan rumusan rencana program/kebutuhan operasional berdasarkan hasil penilaian. Oleh karena itu, perlu diungkapkan dengan jelas dalam APBD, agar tidak ada konflik dan pokirpun dapat terealisasi dengan baik. Dalam implementasinya, sering ditemukan beberapa kendala yang kemudian mempengaruhi opini publik. Rumusan masalah yang muncul adalah: 1) Mekanisme pengusulan dana pokir DPRD Kota Tegal 2) Alokasi anggaran Dana Pokir dalam APBD Kota Tegal 3) Tanggung jawab anggota DPRD terhadap Realisasi Pokir yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka berdasarkan hasil kajian diperoleh hasil sebagai berikut: 1) DPRD dalam masa reses, sehingga dapat mengumpulkan berbagai usulan tindakan melalui Sekretariat DPRD Kota Tegal, yang nantinya akan ditambahkan dalam RAPBD 2) Dalam usulan Pokir, membahas bentuk tindakan yang sekiranya dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tegal 3) Pokir pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada rakyat yang telah mendukungnya karena anggota DPRD cenderung bertindak berdasarkan suara pada saat pemilihan.