Penyelesaian sengketa tanah yang terkait dengan sertifikat ganda merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Abstrak ini membahas peran BPN dalam proses penyelesaian sengketa tanah karena sertifikat ganda.Dalam penyelesaian sengketa, BPN memiliki beberapa peran kunci. Pertama, BPN bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi tanah, memastikan keabsahan sertifikat yang diterbitkan. Kedua, BPN melakukan penelitian dan analisis menyeluruh terkait kepemilikan tanah yang terlibat dalam sengketa. Melalui penelitian ini, BPN dapat memverifikasi bukti kepemilikan tanah yang sah dan mengklarifikasi status kepemilikan.Selanjutnya, BPN juga berperan sebagai mediator atau penentu keputusan dalam penyelesaian sengketa. Dalam kapasitas ini, BPN membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memadai, dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepentingan semua pihak. Jika penyelesaian melalui mediasi tidak memungkinkan, BPN memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan yang didasarkan pada analisis hukum dan informasi yang terkumpul.Proses penyelesaian sengketa oleh BPN juga melibatkan penerbitan sertifikat tanah yang sah. Setelah penyelesaian, BPN mengeluarkan sertifikat baru yang menggantikan sertifikat ganda yang tidak valid, memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah.Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, BPN perlu meningkatkan kapasitas staf dalam hal penanganan sengketa dan analisis hukum. Kolaborasi yang erat dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga hukum, juga perlu ditingkatkan. Peningkatan transparansi dan akses terhadap informasi mengenai kepemilikan tanah serta penggunaan teknologi informasi akan mempercepat proses penyelesaian.Dengan peran yang kuat dan tindakan yang tepat, BPN dapat memainkan peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah karena sertifikat ganda. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.