Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Rangka Penegakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis hukum normatif dengan mengkaji hukum-hukum yang mengatur penggunaan pustaka, yang disebut juga hukum sekunder atau hukum pustakaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan penerapan non-conviction based on asset forfeiture dalam rancangan Undang-Undang Perampasan aset di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPPU membutuhkan banyak waktu dalam melakukan perampasan aset dengan didasarkan pada putusan hukum yang telah inkracth. Situasi tersebut dapat memberikan peluang bagi pejabat yang korupsi menyembunyikan hasil korupsinya di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.