Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat serta mengancam kestabilan pemerintahan dan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memastikan bahwa pelakunya dihukum dengan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan pemidaan hukuman mati pada pelaku tindak pidana korupsi di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, studi kasus, dan kebijakan pemerintah terkait penanganan tindak pidana korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk hukuman, seperti pidana penjara, denda, konfiskasi, dan Hukuman Mati. Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk pemidanaan lainnya seperti sanksi administratif, pengumuman nama, pembatasan kegiatan, serta pencabutan izin usaha. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, seperti pengaruh politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana korupsi serta pemidanaan terhadap pelakunya.