Apa yang Terjadi Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu penegasan yang didalamnya berisi pengakuan terhadap kedudukan Desa Serta berisi peraturan-peraturan pelaksanaan dalam mengatur desa agar dapat dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa serta mengandung konsekuensi yang wajib ditindaklanjuti. Dibentuknya Peraturan Mentri Sosial Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2019 (CPP) Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai atau sejenis Beras. Desa merupakan wilayah yang langsung bersentuhan dengan kelompok Masyarakat yang hendak disejahterakan dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muara Sabak 04-04-2023-Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)) Provinsi Jambi Resmi diluncurkan Kepada Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung TImur. Siapa Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah ini merupakan Bentuk Kepedulian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak timur Provinsi Jambi Melalui Dinas SEKRETARIAT DAERAH. dan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK melalui Dinas Ketahanan Pangan dimana Bantuan yang dapat diterima oleh masyarakat yaitu berupa Beras bagi masyarakat yang membutuhkan. kapan cair bulan berapa Bantuan pangan mulai disalurkan kabar baiknya diinformasikan Dengan Kuantum 10Kg per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan diberikan selama 3 bulan dari bulan Maret-,Mei2023,Pada Bulan April2023 Bantuan Pangan Beras disalurkan 1Bulan yaitu Alokasi untuk Bulan Maret2023 Dengan Kuantum Masing-Masing Desa.Bagaimana Pengaruh produksi Beras terhadap impor Beras Diindonesia Tahun 2006-2020 hal ini menunjukan bahwa semakin besar jumlah beras yang dihasilkan,semakin rendah jumlah beras yang diimpor ke indonesia atau semakin rendah jumlah beras yang diimpor keindonesia atau semakin besar kemungkinan penurunan beras keiindonesia.Oleh sebab itu didalam Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan melalui kebijakan tentang