Pengaturan tindak pidana gratifikasi pada pasal 12 ayat B (1) huruf a Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembuktian terjadinya tindak pidana gratifikasi ini diperlukan adanya pembuktian yang sifatnya terbalik dan menjadi dasar, tetapi dalam rumusan delik inti yang tercantum wajib untuk membuktikan rumusan delik. Penelitian ini untuk mengetahui pembuktian terbalik merupakan kewajiban atau hak penerima gratifikasi. Selain itu, juga mengetahui efektivitas penerapan Pasal 12 ayat B (1) huruf a. Metode penelitian ini adalah melakukan penelitian hukum normatif dan penelitian secara deskriptif dengan data primer dan data sekunder. Kemudian dari data yang ada pada akhirnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif dan menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembuktian terbalik ymerupakan hak dari penerima gratifikasi sebagai delik yang sifatnya inti pada rumusan pasal 12 ayat B (1). Sedangkan pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a tidak pernah digunakan oleh jaksa dalam penuntutan karena rumusan pasal tersebut tidak tepat dan kabur sehingga jaksa menuntut masalah gratifikasi menggunakan pasal suap pasif lainnya karena gratifikasi termasuk jenis penyuapan pasif adalah suap yang diterima.