Search for collections on Karya Ilmiah

KEDUDUKAN HUKUM PENYIDIK SERTA KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA UNTUK TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

JHONROY ERICSON VAN TUA (2023) KEDUDUKAN HUKUM PENYIDIK SERTA KEKUATAN HUKUM BARANG SITAAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C LANGSA UNTUK TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN. Karya Ilmiah thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAKPenyidik bea cukai merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tindak pidana penyelundupan yang merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tindak pidana penyelundupan mulai dari proses Penyidikan sampai proses penetapan barang sitaan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosilogis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer melalui wawancara serta observasi, dan data sekunder melalui pengumpulan dokumen-dokumen penting dan buku-buku. penelitian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum penyidik bea dan cukai terhadap pengawasan dan Penindakan tindak pidana penyelundupan adalah sebagai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) bea cukai yang sah melaksanakan tugas dan wewenangnya yang hanya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabenan 2) Proses gugatan praperadilan terhadap barang sitaan yang telah dinyatakan sebagai barang bukti tindak pidana penyelundupan berbeda dengan proses praperadilan terhadap barang sitaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP karena tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana khusus yang diatur lebih khusus 3) Kedudukan hukum barang sitaan terhadap barang sitaan untuk tindak pidana penyelundupan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabenan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara disita sebagai barang yang dikuasai Negara.

Item Type: Thesis (Karya Ilmiah)
Additional Information: 20231
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Tindak Pidana Penyelundupan, Barang Sitaan, Barang Dikuasai Negara
Subjects: Program Studi > 311 Ilmu Hukum S1
Divisions: Fakultas > Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)
Depositing User: Karil Repository
Date Deposited: 11 Dec 2023 09:03
Last Modified: 11 Dec 2023 09:03
URI: http://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1235

Actions (login required)

View Item
View Item