Setelah dikembangkannya reformasi birokrasi di Indonesia,tepatnya setelah rezim orde baru,terlihat bahwa penerapannya tidak begitu dinamis hingga saat sekarang. Bahkan budaya orde baru masih dilakukan oleh birokrasi yang tidak bertanggungjawab. Didalam pelayanan publik bisa kita lihat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika birokrasi yang mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi yang ada di dalam instansi pemerintahan tersebut yang sangat buruk,bahkan banyak terjadi pelayanan yang tidak bersih yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak profesional. Tentu ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip good and clean governance,yang mencerminkan etika seorang birokrat dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang baik dan bersih. Oleh karena itu,penulis membuat kajian ini yang bertujuan untuk menambah wawasan penulis sendiri dan khususnya untuk membaca,karena kajen ini akan menjelaskan mengenai pentingnya etika atau moralitas bagi seorang birokrat dalam memberikan budaya pelayanan yang baik dan bersih.sehingga kita semua dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi landasan dasar dalam memberikan suatu pelayanan publik yang baik dan bersih. Tulisan ini merupakan gajian pustaka (non Penelitian) yang didasarkan pada kerangka pikir yang faktual,sehingga penulis dapat membedah etika birokrasi dalam pelayanan publik.