AMDAL sebagai sarana pemantauan atau sebagai alat kontrol dan koreksi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan maupun dalam pelaksanaan operasi proyek, serta untuk mencapai atau terlaksananya perlindungan terhadap lingkungan, bahkan guna menghasilkan keadilan bagi ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap urgensi dan pola pemidanaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH seharusnya memuat pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.