Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 membawa semangat baru dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia. Salah satu hal penting dalam KUHP Nasional ini adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum pidana adat yang memang sudah ada sejak nenek moyang kita mendiami Nusantara ini, sebagaimana doktrin ubi societas ibi ius”, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP. Makna penting dari norma ini adalah adanya perluasan asas legalitas dalam KUHP yaitu legalitas formal, juga menganut legalitas materiil. Ada waktu 3 (tiga) tahun bagi daerah untuk mempersiapkan pranata hukum adatnya sebelum KUHP Nasional ini diberlakukan pada tahun 2026. Tantangan yang sudah pasti akan dihadapi di semua daerah adalah bagaimana implementasi pelaksanaan hukum pidana adat sebagaimana diamanatkan KUHP Nasional. Jika dipersempit lagi khusus di Kabupten Mimika, permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya adalah bagaimana mempersiapkan pranata hukum pidana adat yang dapat mengakomodir semua hukum pidana adat dari tiap-tiap suku yangada. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana peran pemerintah dalam merumuskan hukum pidana adat dalam bentuk Perda sebagai pranata hukum formal. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti persoalan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi semua pihak di Kabupaten Mimika yang berkepentingan dalam merumuskan pranata hukum adat agar Kabupten Mimika siap dalam menyongsong keberlakuan KUHP Nasional.