Reformasi birokrasi Departemen Keuangan (Departemen Keuangan) yang sedang berjalan dimulai pada tahun 2007 sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang lebih baik. Hasil penerapan teknik Manajemen Risiko untuk tugas memperbaiki catatan DJPK dibandingkan dalam karya ilmiah ini, yang menggunakan pendekatan kuantitatif murni. Penelitian yang disajikan di sini diambil dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, studi, dan literatur terkait lainnya. Reputasi lembaga pemerintah biasanya terpukul ketika mereka terlalu lama menanggapi pengaduan warga tentang korupsi dan pelanggaran prosedur administrasi dan/atau hukum oleh oknum ASN. Kementerian keuangan telah menerapkan Manajemen Kinerja dan Risiko (Keuangan, 2009) dalam upaya meningkatkan persepsi publik terhadap keuangan pemerintah. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis dampak peningkatan manajemen risiko (sebagaimana diterapkan oleh PMK No. 171/PMK.01/2016 Tentang Manajemen Risiko yang memulai pengelolaan Risiko Reputasi) terhadap kebangkitan Citra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai salah satu lembaga paling terkemuka di Kementerian Keuangan. Laporan formal harus diserahkan yang menggabungkan dokumentasi kinerja dan risiko. Selain itu, penulis menyarankan agar DJPK membentuk bagian Humas untuk membantu memperkuat dan memperluas profil publik organisasi