ABSTRAKPendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pada Pasal 19 UUPA mengamanatkan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh pemerintah dengan dilakukannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada decade terakhir ini, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, dilaksanakan terobosan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan penulisan Makalah ini adalah untuk menganalisis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. Setelah dilakukan penelitian dalam pelaksanaan program tersebut, banyak pelanggaran yang terjadi seperti implikasi pemalsuan surat-surat, tanda tangan, duplikasi data, dll yang merupakan analisis yuridis aspek pidana dalam program Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap.