ABSTRAKPelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi ini telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan mengenai Sertipikat tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun tidak jarang, sering terjadi kasus sengketa batas tanah oleh pemegang hak atas tanah dan tetaggangga berbatasan tanah tersebut. Alasannya pun beraneka ragam, seperti tidak adanya kesepatakan pemasangan asas kontradiktut delimitasi atau bisa di sebut dengan persetunjuan batas tanah. Karya tulis ilmiah ini memuat penelitian penulis terhadap Penguatan Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Juga memuat informasi dan prosedur kepada masyarakat luas tentang apa itu asas kontradiktur delimitasi yang perlu dilakukan apabila terjadi masalah sengketa batas tanah bersertipikat agar dapat dikembalikan batasnya pada kemudian hari dan sebagainya. Adapun maksud tujuan penulisan karya ilmiah berjudul Penguatan Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah” ini selain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang prosedur dan tata cara pengurusan pendaftaraan permohonan sertipikat, juga menjelaskan alur dan peran masing-masing instansi pendukung yaitu masyrakaat yang berkepentingan sebagai pemegang hak atas tanah serta saksi berbatasan tanah dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dengan saksi Rt/Rw Letak tanah setempat, dan juga instansi pertanahan yang memiliki fungsi dalam pengadministrasian sertipikat tanah.