ABSTRAK Sebagai unit kerja wilayah atau daerah Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan yang didukung oleh Undang – Undang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima serta faktor kendala atau penghambatnya. Penelituan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan menggunakan model interaktif, yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian, diketahui bahwa kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima berjalan dengan baik hanya saja dalam hal inisiatif dan komunikasi kurang baik karena masih ada beberapa perselisihan antara petugas dengan pedangang. Disamping itu juga adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang melindungi pedangan dari penertiban sehingga pada saat melaksanakan penertiban pedagang kaki lima masih terkendala.