Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Eksistensi Pemenuhan Alat Bukti dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap Terlapor Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan metode penelitian social legal. Pembuktian dalam tindak pidana ITE sering melibatkan pengumpulan dan penyajian bukti elektronik, Langkah dalam menetapkan tersangka yakni: Penyelidikan Awal, Evaluasi Bukti, Keputusan Penetapan Tersangka, Pemberitahuan dan Penangkapan, dan Hak Tersangka. Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP Pasal 184. Permasalahan alat bukti yang dihadapi: Sifat Imaterial, Permasalahan Teknis, Keterbatasan Hukum dan Regulasi, Keterampilan dan Pengetahuan, dan Perlindungan Privasi. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti dan indikasi yang memadai yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana ITE. Proses penetapan tersangka melibatkan penyelidikan awal, evaluasi bukti, dan keputusan yang didasarkan pada keyakinan yang wajar terhadap keterlibatan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Setelah penetapan tersangka, pihak berwenang memberikan pemberitahuan kepada tersangka mengenai statusnya sebagai tersangka, dan jika dianggap perlu, penangkapan tersangka dapat dilakukan.Tersangka memiliki hak-hak hukum yang dilindungi, termasuk hak untuk memiliki pendamping hukum, hak untuk tetap diam, hak untuk diproses secara adil, dan hak untuk mendapatkan informasi mengenai tuduhan yang dihadapkan padanya.